Sampang - Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI),menolak keras dengan adanya Rencana pemerintah pusat melalui menteri perdagangan untuk mengimpor garam pada tahun ini dari australia dan india,sebesar 500 ribu ton untuk garam konsumsi,dan 1,6 juta ton garam industri,dengan alasan bahwa stok garam di petani sudah tidak mencukupi sampai masa panen di bulan agustus mendatang.
Menurut ketua APGI GADA RAHMATULLAH,sebenarnya di awal Maret kemarin pemerintah sudah mulai mengimpor garam yang memberikan dampak berarti,utamanya bagi harga sisa garam yang disimpan petani dari hasil panen 2011 kemarin,sesuai patokan pemerintah KI seharga Rp. 750 per kg,untuk saat ini turun menjadi Rp. 550 per Kg,sementara stok garam yang ada di gudang APGI sebanyak 10 ribu ton.
Dijelaskan GADA inti dari permasalahan impor garam ini adalah,data yang dimiliki 4 menteri yaitu menteri kelautan,perindustrian,perdagangan dan menteri perekonomian,tidak sama,baik data jumlah produksi maupun jumlah kebutuhan,jadi pihaknya menilai bahwa ini sudah melanggar aturan main dalam proses impor garam .
Ditambahkan GADA,untuk menyelasaikan permasalahan ini,pihaknya bersama para petani garam di indonesia,akan membawa ke jalur hukum,agar pengadilan bisa memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar,karena setelah pihaknya mengirimkan surat tidak ada repon apapun dari keempat menteri tersebut. (Iswan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar