Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) komisariat Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo mendatangi komisi A DPRD Bangkalan, mereka mempertanyakan pembangunan Madura pasca ber operasinya jembatan Suramadu dengan banyaknya tuntutan di bubarkannya Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).
Doni Firmansyah ketua GMNI komisariat fakultas hukum universitas Trunojoyo menuturkan, adanya pihak tertentu atau golongan yang mengotot untuk membubarkan BPWS yang beralasan karena legitimasinya Perpes Nomor 27 tahun 2008 Illegal. Maka pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam lagi untuk mencari solusi yang lebih dinamis. Sehingga pihaknya penyampaikan aspirasi tersebut atas nama masyarakat Madura ke komisi A.
Ditegaskan Doni adanyan pengajuan yudisial revew oleh kaukus parlemen Madura tentang ke absahan BPWS menurutnya kurang tepat. Sebab akan lebih memperlambat pembangunan Madura kedepan.
Sementara itu Syafiuddin Asmoro ketua komisi A DPRD Bangkalan mengatakan, pihaknya berkometmen untuk membubarkan BPWS dengan langkah-langkah hukum yang jelas dengan yudisial revew.
Ditegaskan Syafi pihaknya tidak menolak pembangunan Madura justru mendukungnya. Menurut politisi PKB tersebut keberadaan BPWS selama ini hadir di Madura tidak ada manfaatnya. Bahkan malah memecah belah tokoh Madura. Anggaran senilai 1,2 Triliun yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur dijelaskan Syafi tidak harus masuk BPWS anggaran tersebut bisa di alokasikan ke pemerintah propinsi dan pemerintah daerah untuk membangun Madura.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar