Sejumlah pedagang pasar yang ada di kabupaten sampang bersama LSM MDW,mendatangi gedung DPRD sampang untuk melakukan audensi,yang menolak pengesahan perda kenaikan retribusi pasar no 5 tahun 2011 yang berlaku mulai 1 juli 2011 lalu yang mencapai 300 %.
Saat ditemui sejumlah wartawan usai audensi ketua LSM Madura Development Watch (MDW) Tamsul mengatakan,karena belum ada keputusan dari pemkab setempat, pihaknya dengan pedagang pasar yang ada di kabupaten sampang, sepakat tidak akan membayar retribusi dengan perda yang baru,sebab pihaknya menilai sudah cacat hukum hal itu dibuktikan dengan tidak adanya sosialisasi kepada para pedagang,menurutnya pemerintah daerah hanya mengejar target setoran,tanpa memikirkan perekonomian masyarakat dibawah.
Menyikapi hal ini Kepala Dispendaloka sampang enny muharjuni menuturkan,bahwa dirinya menyambut dengan baik adanya audensi tersebut,karena ini sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki pemerintahan di kabupaten sampang,sementara itu terkait permintaan revisi perda yang baru pihaknya akan segera menindaklanjutinya tapi itu harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD setempat.
Ditambahkan enny mulai minggu depan,pihaknya akan menempelkan perda yang baru di pasar-pasar yang ada di kabupaten sampang,agar para pedagang tahu tarif retribusi yang sebenarnya tidak seperti yang dikabarkan sebelumnya,kata enny jika saja ditemukan adanya pungli penarikan retribusi pasar dengan tarif yang tidak sesuai dengan perda,pihaknya akan menindak secara tegas.
Pantauan RRI audensi tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD sampang kian santang, serta dihadiri juga kepala Bakesbangbangpol rudi setiadi. (Iswan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar